SELAMAT DATANG DI BLOG DESA BILOLANTUNGA KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO DESA BILOLANTUNGA

Senin, 21 Oktober 2013

STNK YG MASIH BERLAKU NAMUN BELUM BAYAR PAJAK TAHUNAN. TIDAK KENA TILANG


SEMOGA BERMANFAAT BUAT SAUDARAKU YANG PUNYA KENDERAAN BERMOTOR
Belakangan beredar informasi bahwa STNK yang belum bayar pajak daerah tidak boleh dikenai tilang oleh Polisi Lalu-lintas. Namun, menurut situs Satlantas Kebumen, sebenarnya perlu ada perincian atas informasi tersebut, karena sesungguhnya Polisi tetap berhak menilang pengendara motor yang STNK dan plat nomor polisinya sudah mati.
Pada dasarnya, secara umum pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pemilik motor yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Tindakan yang diambil ini dapat berupa tindakan langsung atau sering disebut dengan tilang.
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi (Pasal 65 ayat [2] UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – “UU LLAJ”) yang memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya (Pasal 68 ayat [2] UU LLAJ).
STNK ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan pengesahan (Pasal 70 ayat [2] UU LLAJ). Juga, sebelum habis masa berlaku dari STNK tersebut, seharusnya wajib diajukan permohonan perpanjangan (Pasal 70 ayat [3] UU LLAJ).
Ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang, inilah yang kemudian sering disebut sebagai STNK mati. Sesuai Pasal 74 ayat (2) UU LLAJ jo Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis. Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor.
Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini dapat berakibat kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi kembali (Pasal 74 ayat [3] UU LLAJ). Dalam hal kendaraan bermotor sudah tidak teregistrasi, maka kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan di jalan. Karena sesuai Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ, setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini tentunya STNK yang dimaksud adalah STNK yang masih berlaku.
Lebih jauh diatur dalam Lampiran Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang bagian Pendahuluan No. 4 huruf a ayat (2) mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dijelaskan bahwa sesuai penjelasan Pasal 211 KUHAP, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.
Itulah yang menjadi dasar untuk seorang pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya mati dapat ditilang. Karena sesuai ketentuan dalam Pendahuluan No. 1 huruf a Lampiran Surat Keputusan No.Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, “tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar Peraturan-peraturan Lalu Lintas Jalan Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya.”
Selain itu, polisi juga memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU LLAJ bahwa “dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
  • memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
  • melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  • meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
  • melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
  • melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  • menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
  • melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
  • melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
Sehingga secara umum untuk pertanyaan di awal , maka polisi memang berwenang untuk menilang jika STNK pengendara motor telah mati/habis masa berlakunya.
Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  2. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
  3. Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang.

Minggu, 01 September 2013

MENCARI SOSOK PAHLAWAN

Pahlawan adalah makhluk yang sulit ditemukan. Ia makhluk langka. Ia juga sukar untuk dimiliki. Akan tetapi kehadirannya selalu dirindukan, kedatangannya selalu dinanti dan kepergiannya selalu ditangisi. Pahlawan adalah sosok yang terbalut erat bersama segenap potensi yang sering dibayangkan oleh semua orang.
Pahlawan tidak pernah turun dari langit. Ia merupakan hasil dari sebuah sejarah. Ia terbentuk dari jatuh bangun proses rekayasa sosial, dari sukses dan gagal dalam perubahan masyarakat. Orang tidak akan menjadi pahlawan lewat mantra sim salabim, sebagaimana orang tidak akan menjadi pahlawan dalam semboyan abrakadabra. Tetapi orang akan menjadi pahlawan di tengah tekanan keterbatasan manusiawi dan alamiah.
Orang tidak akan menjadi pahlawan lantaran ia seorang malaikat. Bukankah malaikat tidak pernah mengenal keringat, air mata, dan darah? Bukankah malaikat tidak pernah dilengkapi nafsu syahwat yang mampu membedakan antara rumah berlantaikan tanah dan istana berlantaikan mutiara? Bukankah malaikat cuma mengenal bahasa perintah dan kepatuhan?
Pahlawan adalah manusia biasa. Ia masih memiliki kebutuhan seperti halnya kita. Lalu, kenapa ia bisa menjadi pahlawan? Apa rahasianya?
Tidaklah mudah menjawab pertanyaan ini. Tetapi yang pasti pahlawan mempunyai persepsi berbeda dari kebanyakan orang dalam memandang lingkungannya. Ia berpikir sebagai pelaku dan pemegang kendali dalam perubahan lingkungannya. Baginya, menjadi pahlawan bukanlah kado yang dihadiahkan, melainkan piala yang direbut. Setiap perjalanannya, seorang pahlawan ‘berkenalan’ dengan cobaan, tekanan, bahkan kegagalan. Ia mengecap pahitnya proses untuk mengantarkan ia menikmati lezatnya hasil.
Takdir seorang pahlawan adalah bahwa ia tidak hidup dan berpikir untuk dirinya sendiri. Ia telah melampaui batas-batas kebutuhan biologis dan psikologisnya. Batas-batas itu telah melebur bersama dengan kebutuhan kolektif masyarakatnya, dimana segenap dan pikirannya ia curahkan. Di sinilah pengorbanan menemukan tempatnya, mendapatkan medium pembiakan yang fertil.
Ia berpegang pada tiga hal: mimpi yang tidak pernah usai, motivasi untuk belajar, dan percaya pada sang waktu. Kegagalan tidak menghalanginya untuk bekerja dan berkarya demi meraih kejayaan. Wilayah kerjanya adalah ruang keserbamungkinan; sebuah ranah untuk merubah mimpi menjadi kenyataan.
Pahlawan bukanlah orang suci yang turun dari langit untuk menyelesaikan persoalan manusia dengan mukjizat, secepat kilat, kemudian kembali ke langit. Pahlawan adalah orang biasa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, dalam sunyi yang panjang, sampai ia meninggal. Ia tidak harus tercatat dalam buku sejarah, tidak mesti juga harus dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ia adalah orang-orang yang berusaha memaksimalkan seluruh kemampuannya yang terbaik untuk diberikan bagi masyarakat sekelilingnya. Ia menata batu-batu kecil jadi sebuah gunung: karya pahlawan adalah tabungan jiwa dalam masa yang lama.
Orang-orang biasa yang melakukan kerja-kerja besar inilah yang dibutuhkan bangsa ini, bukan orang-orang yang ‘tampak’ besar tetapi melakukan kerja-kerja kecil lalu menulisnya dalam autobiografinya. Perlu diingat bahwa para pahlawan bukan untuk dikagumi, melainkan untuk diteladani.


Sumber http://fatkhuladhiatmadja.wordpress.com

Rabu, 28 Agustus 2013

PROBLEM MONEY POLITIC PADA SISTEM PEMILU KITA


Money politic (politik uang) merupakan uang maupun barang yang diberikan untuk menyoggok atau memengaruhi keputusan masyarakat agar memilih partai atau perorangan tersebut dalam pemilu, padahal praktek money politic merupakan praktek yang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Lemahnya Undang-Undang dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku money politic membuat praktek money politic ini menjamur luas di masyarakat. Maraknya praktek money politic ini disebabkan pula karena lemahnya Undang-Undang dalam mengantisipasi terjadinya praktek tersebut. Padahal praktek money politic ini telah hadir dari zaman orde baru tetapi sampai saat ini masih banyak hambatan untuk menciptakan sistem pemilu yang benar-benar anti money politic.
Praktek money politic ini sungguh misterius karena sulitnya mencari data untuk membuktikan sumber praktek tersebut, namun ironisnya praktek money politic ini sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum di masyarakat. Real-nya Sistem demokrasi pemilu di Indonesia masih harus banyak perbaikan, jauh berbeda dibandingkan sistem pemilu demokrasi di Amerika yang sudah matang. Hambatan terbesar dalam pelaksanaan pemilu demokrasi di Indonesia yaitu masih tertanamnya budaya paternalistik di kalangan elit politik. Elit-elit politik tersebut menggunakan kekuasaan dan uang untuk melakukan pembodohan dan kebohongan terhadap masyarakat dalam mencapai kemenangan politik.
Dewasanya, saat ini banyak muncul kasus-kasus masalah Pilkada yang diputuskan melalui lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) karena pelanggaran nilai demokrasi dan tujuan Pilkada langsung. Hal itu membuktikan betapa terpuruknya sistem pemilu di Indonesia yang memerlukan penanganan yang lebih serius.
Solusi Mengatasi Money Politic
Kita sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi untuk mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan kasus-kasus pemillu agar tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. Calon-calon pada pemilu juga harus komitmen untuk benar-benar tidak melakukan praktek money politik dan apabila terbukti melakukan maka seharusnya didiskualifikasi saja. Bentuk Undang-Undang yang kuat untuk mengantisipasi terjadinya money politic dengan penanganan serius untuk memperbaiki bangsa ini, misalnya membentuk badan khusus independen untuk mengawasai calon-calon pemilu agar mentaati peraturan terutama untuk tidak melakukan money politic.
Sebaiknya secara transparan dikemukan kepada publik sumber pendanaan kampaye oleh pihak-pihak yang mendanai tersebut. Transparan pula mengungkapkan tujuan mengapa mendanai suatu partai atau perorangan, lalu sebaiknya dibatasi oleh hukum mengenai biaya kampanye agar tidak berlebihan mengeluarkan biaya sehingga terhindar dari tindak pencarian pendanaan yang melanggar Undang-Undang. Misalnya, anggota legislatif yang terpilih tersebut membuat peraturan Undang-Undang yang memihak pada pihak-pihak tertentu khususnya pihak yang mendanai partai atau perorangan dalam kampanye tersebut.
Sadarilah apabila kita salam memilih pemimpin akan berakibat fatal karena dapat menyengsarakan rakyatnya. Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi pemilu yang bersih dan bebas money politic kepada masyarakat luas agar tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung meningkat.Perlu keseriusan dalam penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat dengan penanaman nilai yang aman, damai, jujur dan kondusif dalam memilih. Hal tersebut dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani tanpa tergiur dengan praktek money politic yang dapat menghancurkan demokrasi.

TATA TERTIB PENCALONAN DAN PEMILIHAN PILKADES


TATA TERTIB
PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
  1. PENGUMUNAN PENDAFTARAN
    1. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
    2. Pembukaan Pengumuman pendaftaran Pertama dilaksanakan  selama  2 (dua) minggu yang dimulai pada tanggal ……………2013 dan ditutup pada tanggal………2013
    3. Pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB
    4. Pendaftaran bakal calon kepala desa bertempat di kantor desa.
    5. Persyaratan calon kepala desa
Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai  cukup dari Calon Kepala Desa;
  2. setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai  cukup dari Calon Kepala Desa;
  3. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau sederajad, yang dibuktikan dengan foto copi ijasah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun terhitung sejak dibukanya pendaftaran calon Kepala Desa, yang dibuktikan dengan foto copi akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  5. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala Desa;
  6. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan foto copi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  7. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon Kepala Desa ;
  8. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuata hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Calon Kepala Desa ;
2
  1. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Calon Kepala Desa;
  2. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat Keterarangan dari dokter pemerintah ;
  3. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepolisian ;
  4. bersikap  jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala Desa,
  5. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
    1. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus :
    2. mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknya ;
    3. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/B) dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Camat setempat, yang buktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .
      1. Anggota Tentara Nasional Indonesia aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus :
    4. mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknya ;
    5. berpangkat serendah-rendahnya Sersan Satu dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Komandan Rayon Militer setempat, yang buktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .
      1. Anggota POLRI aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus :
    6. mendapatkan ijin tertulis dari instansi induknya dan berhenti sementara dari jabatan organiknya ;
    7. berpangkat serendah-rendahnya Brigadir Satu dan setinggi-tingginya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat Kepala Kepolisian Sektor, yang buktikan dengan foto copi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota Polri dan Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
      1. Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa dan mengajukan permohonan non aktif;
      2. Dalam hal perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa, terhitung sejak tanggal pelantikan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sebagai perangkat desa.
3
  1. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa.
  2. Penjabat Kepala Desa tidak dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa.
  3. Penjabat Kepala Desa sebelum diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa, harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak mencalonkan sebagai Kepala Desa.
  4. Pengumuman perdaftaran bakal calon kepala desa dapat dilakukan melalui RT, RW dan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman kantor desa, pada tempat – tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat.
  5. Bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, mengajukan Permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri semua berkas persyaratan.
  6. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penyaringan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan yang  hasilnya ditetapkan dalam berita acara hasil penelitian
  7. Apabila dalam penutupan pengumuman pendaftaran pertama terdapat 2 calon kepala desa atau lebih yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa maka pendaftaran calon kepala desa ditutup dan ditetapkan dengan berita acara.
10. Apabila dalam penutupan pengumuman pendaftaran pertama  tidak ada calon yang mendaftar atau jumlah calon pendaftar hanya 1 (satu) orang yang memenuhi persyaratan pada pengumuman pertama, maka pengumuman pertama ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran kedua.
11. Pembukaan Pengumuman pendaftaran Kedua dilaksanakan  selama 7 (tujuh) hari yang dimulai pada tanggal ……………2013 dan ditutup pada tanggal………2013
12. Apabila sampai dengan penutupan pengumuman pendaftaran kedua terdapat 2 calon kepala desa atau lebih yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa maka pendaftaran calon kepala desa ditutup dan dan tidak dibuka pengumuman pendaftaran ketiga.
13. Apabila pada penutupan pengumuman pendaftaran kedua  tidak ada calon yang mendaftar atau jumlah calon pendaftar hanya 1 (satu) orang yang memenuhi persyaratan, maka pengumuman kedua ditutup, dan dibuka pengumuman pendaftaran ketiga.
14. Pembukaan Pengumuman pendaftaran Ketiga dilaksanakan  selama 7 (tujuh) hari yang dimulai pada tanggal ……………2013 dan ditutup pada tanggal………2013.
15. Apabila sampai dengan penutupan pengumuman pendaftaran ketiga jumlah calon pendaftar hanya 1 (satu) orang yang memenuhi persyaratan, maka pengumuman ketiga  ditutup,  dan proses pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan calon kepala desa tunggal.
4
16. Apabila sampai dengan penutupan pengumuman pendaftaran ketiga  tidak terdapat calon kepala desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dibuka kembali paling cepat 3 (tiga) bulan sejak ditutupnya pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Berita Acara.
17. Tiap – tiap pembukaan dan penutupan pengumuman pendaftaran dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

  1. PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH, TANDA GAMBAR DAN NOMOR URUT

  1. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Keputusan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh  Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada calon yang memenuhi persyaratan serta diumumkan kepada masyarakat desa
  2. Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat pemberitahuan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa.
  3. Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa adalah berupa Foto Calon Kepala Desa
  4. Tanda gambar calon Kepala Desa dapat menggunakan foto bewarna
  5. Penetapan nomor urut dan tempat duduk Calon Kepala Desa, ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melalui pengundian.
  6. Calon kepala desa yang berhak dipilih menyaksikan proses pengundian nomor urut
  7. Apabila calon kepala desa tunggal maka nomor urutnya adalah nomor 1         ( satu ) sedangkan pendampingnya kotak kosong berwarna putih dan dilengkapi dengan nomor urut 2.
  8. Penetapan nomor urut calon kepala desa dimulai dengan  nomor 1 dan berada di tempat paling kanan, kemudian diikuti dengan nomor urut berikutnya.
  9. Apabila calon kepala desa lebih dari satu maka foto dan background  calon harus dapat dibedakan.
  1. PENETAPAN PEMILIH
    1. Penduduk Desa yang memiliki hak memilih adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas ) tahun atau sudah/pernah kawin
    2. Untuk dapat menggunakan hak memilih, penduduk desa harus terdaftar sebagai pemilih.
5
  1. Pendaftaran pemilih harus memenuhi syarat :
    1. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
    2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Pemilih yang telah terdaftar, kemudian tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
  3. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
  4. Calon Pemilih harus terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 6 ( enam ) bulan terakhir dengan tidak terputus – putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa setempat dan atau tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).
  5. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian berpindah tempat tinggal ke desa lain  sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
  6. Pemilih yang berpindah tempat, dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkan
  7. Pendaftaran calon pemilih dilakukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan bukti sah yang dimiliki pendaftar
10. Hasil pendaftaran calon pemilih,  disusun dalam daftar calon pemilih sementara yang ditandatangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.
11. Susunan daftar calon pemilih sementara diumumkan melalui RT dan RW serta ditempelkan di tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat dan di balai desa.
12. Daftar calon pemilih sementara diumumkan secara terbuka selama 7 (tujuh) hari agar masyarakat desa mengetahui.
13. Apabila ada penduduk desa yang belum terdaftar atau terdaftar ganda atau sudah bukan penduduk desa tetapi masih didaftar, dapat melaporkan kepada RT, RW atau panitia pendaftaran pemilih untuk ditindaklanjuti.
14. Dalam hal pengumuman daftar calon pemilih sementara terdapat penambahan/pengurangan calon pemilih, maka disusun daftar calon pemilih tambahan/pengurangan yang ditandatangani oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa;
15. Dari daftar calon pemilih sementara dan daftar calon pemilih tambahan/pengurangan, disusun daftar calon pemilih tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan ditandatangi panitia dan calon kepala desa
16. Setelah daftar calon pemilih tetap ditetapkan maka daftar calon pemilih tetap sudah tidak boleh dirubah lagi.
17. Setelah daftar calon pemilih tetap ditetapkan panitia melaksanakan pencetakan kartu suara dengan jumlah sama dengan DPT ditambah dengan 10 %  dari DPT ( sebagai cadangan ).
7
18. Dalam pencetakan kartu suara untuk pemungutan suara, memuat Nomor urut Calon, foto calon dan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih,  ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
  1. TATA CARA KAMPANYE
  1. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye  berupa pemasangan tanda gambar, anjangsana dan penyampaian visi dan misi yang pelaksanaanya  disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap menjamin terciptanya suasana aman dan tentram.
  2. Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
  3. Dalam pelaksanaan kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
  4. Jadwal dan pengaturan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;
  5. Penetapan jadwal dan pengaturan kampanye, dengan mempertimbangkan usulan dari para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
  6. Dalam pelaksanaan kampanye, setiap Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia.
  7. Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa, mempunyai tugas membantu Calon Kepala Desa agar terpilih sebagai Kepala Desa dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar berjalan secara tertib, aman dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Tim Sukses Pencalonan Kepala Desa berjumlah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dan daftar nama-nama Tim sukses harus diserahkan kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
  9. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Sukses dalam pencalonan Kepala Desa, merupakan tanggungjawab penuh masing-masing Calon Kepala Desa.
  10. Dalam pelaksanaan kampanye, para calon Kepala Desa, tim sukses dan pendukung dilarang :
    1. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto Calon tanpa ijin Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;
    2. Memasang tanda gambar/tulisan  atau foto calon  yang melebihi ukuran yang telah ditetapkan.
    3. Memasang tanda gambar/tulisan atau foto calon di luar dari tempat-tempat yang ditetapkan.
    4. Membuat slogan-slogan dan tulisan-tulisan serta selebaran yang mengarah kepada tindakan kekerasan, penghinaan dan tindakan curang lainnya.
7
  1. Membagi-bagikan barang dan atau uang serta pemberian berbagai fasilitas kepada para pemilih dengan tujuan mempengaruhi pemilih ;
  2. Melakukan  kegiatan-kegiatan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman Masyarakat.
  3. Mengadakan pawai/arak-arakan atau sengaja mengumpulkan masa sehingga mengganggu kelancaran aktifitas kehidupan Masyarakat.
  4. Merusak dan atau menghilangkan tanda gambar/ tulisan atau foto Calon.
  5. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
  6. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa.
  7. Melibatkan aparat Pemerintah Desa.
  8. Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan larangan kampanye, dikenakan sanksi oleh Tim Pengawas atas dasar saran dan pertimbangan dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
  9. Sanksi yang dikenakan oleh Tim Pengawas  adalah berupa penertipan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan calon Kepala Desa
  10. Hari tenang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
  11. Pada hari tenang, semua Lambang atau tanda gambar/ tulisan/ foto para calon, harus sudah dibersihkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, kecuali yang dipasang di halaman dan atau pekarangan rumah para calon.

  1. PEMUNGUTAN SUARA
  1. TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
    1. Pemilih memasuki lokasi pemungutan suara/coblosan melalui pintu masuk dan menempati tempat antrian yang ditentukan
    2. Pemilih mendatangi petugas pendaftaran dengan menunjukkan surat panggilan.
    3. Petugas menerima dan memeriksa surat panggilan/Undangan dengan mencocokkan dengan DPT
    4. Petugas menandai pada Daftar pemilih tetap ( DPT )
    5. Surat panggilan/Undangan dikumpulkan dan dibendel.
    6. Setelah sesuai dengan DPT, petugas menyerahkan kartu suara kepada pemilih
    7. Pemilih memeriksa kartu suara, apabila cacat maka ditukar kepada petugas  untuk diganti dengan kartu suara yang baik
    8. Pemilih menggunakan hak pilihnya pada bilik suara yang telah disediakan.
    9. Pemilih melaksanakan pemungutan suara dengan alat yang disediakan di tempat coblosan/bilik suara.
    10. Kotak suara sejumlah……
8
  1. Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan. ( Kotak suara dalam keadaan terkunci )
  2. Sebelum meninggalkan lokasi pemilih diberi tanda oleh petugas dengan mencelupkan  salah satu ujung jari  ke tinta yang telah disediakan.
  3. Pemilih meninggalkan lokasi pemungutan suara /coblosan melalui pintu keluar
  4. Tempat duduk calon berada di sebelah……..
  1. ALAT PERAGA DAN BILIK SUARA
  1. Alat pencoblos  dan bantalan dalam proses pemungutan suara, ditentukan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan faktor kemudahan dan keabsahan surat suara yang dicoblos.
  2. Semua kelengkapan peralatan dalam tempat pemungutan suara disediakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa, termasuk kursi calon kepala desa.
  1. KETENTUAN HAK PILIH
    1. Hak pilih melaksanakan pencoblosan dimulai pukul ………WIB  dan berakhir pukul……..WIB
    2. Setiap Penduduk desa yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai 1 ( satu ) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.
    3. Pemilih yang hadir, harus membawa kartu panggilan / undangan untuk diganti/ ditukar dengan 1 ( satu ) lembar surat suara oleh Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
    4. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti, apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru dan menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada panitia pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.

  1. KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA
  1. Pada saat pemungutan suara,  calon Kepala desa yang berhak dipilih, harus berada di tempat pemungutan suara.
  2. Pemilih mencoblos surat suara yang memuat foto, nomor dan nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
  3. Apabila  pemilih sakit, sudah tua atau cacat dengan didampingi oleh salah satu anggota keluarga atau panitia mendapat prioritas untuk melakukan pemungutan suara
  4. Pemilih yang sakit  dan tidak bisa hadir  di tempat pemungutan suara, tidak dapat diwakili dan panitia tidak boleh mendatangi rumahnya untuk menggunakan hak pilihnya.

9
  1. Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam  bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
  2. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh panitia dalam keadaan terlipat.

  1. QUORUM
  1. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dipilih sekurang kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia, ditentukan pada saat berakhirnya pemungutan suara dan apabila quorum belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur ………. menit/jam dan paling lama 3 ( tiga ) jam dengan ketentuan quorum diturunkan menjadi ½ ( satu per dua ) dari jumlah pemilih.
  2. Apabila ketentuan quorum ½  ( satu per dua ) dari jumlah pemilih tetap belum tercapai, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan proses pemungutan suara ditunda paling lama 7 ( tujuh ) hari.
  3. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup oleh Panitia.

  1. KETENTUAN SAH DAN TIDAK SAHNYA SURAT SUARA.
  1. Surat suara dinyatakan sah apabila :
  1. Surat suara dalam keadaan tidak rusak.
  2. Lubang coblosan berada dalam satu kotak tanda gambar
  3. Bekas coblosan berasal dari alat coblos yang disediakan oleh panitia.
  4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 ( satu ) lubang bekas coblosan, selama masih dalam 1 ( satu ) kotak tanda gambar calon kepala desa, surat suara dinyatakan sah.
Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  1. Surat suara dalam keadaan rusak
  2. Lubang coblosan berada tidak dalam kotak/ tanda gambar
  3. Bekas coblosan tidak berasal dari alat coblos yang disediakan  oleh panitia.
  4. Terdapat lebih dari 1 ( satu ) lubang bekas coblosan, tetapi tidak dalam 1 (satu ) kotak tanda gambar calon kepala d
10
  1. PENGHITUNGAN SUARA
  1. Penghitungan suara dilaksanakan dengan membuka dan membaca kartu suara.
  2. Pembacaan kartu suara dengan menyebutkan nomor urut calon kepala desa.
  3. Penghitungan  suara diikuti dengan pencatatan perolehan suara pada papan tulis atau lainnya yang disediakan oleh panitia dan harus dapat dilihat dan dibaca oleh calon Kepala desa dan masyarakat yang hadir.
  4. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih, adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
  5. Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan Calon kepala desa.
  6. Apabila calon Kepala desa terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak lebih dari 1 ( satu ) calon dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi kepala desa diadakan pemilihan ulang, hanya untuk calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, selambat lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari.
  7. Apabila terdapat calon kepala desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia pencalonan dan pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam catatan berita acara hasil pemungutan suara / penghitungan suara.
  8. Dalam hal terdapat beberapa panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani berita acara atau meninggalkan tempat pemilihan sebelum penghitungan suara selesai, maka ketua panitia pencalonan dan pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan dalam catatan Berita Acara hasil pemungutan suara/penghitungan suara.
Daftar Pustaka :
Sumber SETDA Bagian Pemerintaha Kabupaten Lamongan

Minggu, 25 Agustus 2013

SISTEM PEMERINTAHAN DESA


SISTEM PEMERINTAHAN DESA


Pengertian Sistem
Ø  Secara etimologi bahwa sistem adalah seperangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan, susuan yang teratur dari pandangan teori, asas atau metode.
Ø  Menurut Ensiklopedia Indonesia (1978:3205) disebutkan bahwa sistem berasal dari bahasa Yunani “sustema” terjemahannya “mengumpulkan” artinya adalah : “suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam”.
Ø  Menurut Prajudi dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Office Management(1973:111) sistem adalah prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang dibuat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.
Ø  Menurut Sumantri dalam bukunya Sistem Pemerintahan Negara-Negara(1979:17) sistem sebagai sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

Pengertian Pemerintah
Ø  Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam konstitusi suatu Negara.
Ø  Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga Negara yang memgang kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih.

Pengertian sistem pemerintahan desa adalah
“suatu kebulatan atau keseluran proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa”.
Unsur yang merupakan karakteristik dari sebuah Desa :
a.       Penduduk Desa
Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku.
b.      Daerah atau Wilayah Desa
Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang dengan sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.
c.       Pemimpin Desa
Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat wilayahnya.
d.      Urusan atau Rumah Tangga Desa
Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karenamerupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku.



PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Perkembangan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa yang pernah berlaku semenjak jaman Hindia-Belanda sampai dengan UU 32 Tahun 2004

a.      Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Berdasarkan Undang-undang Hindia Belanda, penduduk negeri / asli dibiarkan di bawah langsung dari Kepalanya-kepalanya sendiri atau pimpinan. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam IGO dan IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnate Buitengewesten). Nama dan jenis pesekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa dan di Bali disebut Desa.
b.      Masa Awal Kemerdekaan
Sewaktu awal pemerintahan pemerintah belum sempat mengatur pemerintahan desa sehingga IGO/B tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Undang-undang baru.
c.       Masa Orde Lama
 yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Praja Desa
Masa orde baru Masa Orde Baru ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, nama, bentuk, ukuran, susunan, dan tugas kewajiban Pemerintahan Desa. UU ini sekaligus bertujuan untuk mengatur Desa dari segi pemerintahannya secara seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia.
d.      Atas dasar pertimbangan UU No. 5 Tahun 1979
sudah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945, dan perlunya mengakui dan menghormatihak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga undang-undang ini perlu diganti/dicabut. Penggantian UU ini ditetapkan semenjak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasal-pasal pada ayat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2005.
e.       Dalam Era Revormasi UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dimana diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Pengaturan lebih lanjut tentang Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pembentukan Desa terjadi disamping melalui prakarsa masyarakat juga memperhatikan 2 (dua) hal penting.
a.       Asal-usul Desa
Dapat dipahami sebagai asal mula desa berstatus yang menjadi wilayah suatu Desa, kemudian statusnya meningkat menjadi suatu Desa. Atau dapat dikatakan wilayah baru yang didiami sejumlah penduduk yang baru ditransmigrasikan ssecara keseluruhan kepada Desa tersebut. Syarat pembentukan desa dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, diantaranya :
Ø  Jumlah penduduk
Ø  Luas wilayah
Ø  Bagian wilayah Kerja
Ø  Perangkat
Ø  Sarana dan prasarana pemerintahan dan perangkat

      Pembentukan desa dapat berupa :
Ø  Penggabungan beberapa desa
Ø  Penggabungan bagian desa yang bersandingan
Ø  Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih
Ø  Pembentukan desa di luar desa di luar desa yang sudah ada
b.      Kondisi sosial budaya masyarakat setempat



Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (5) menyatakan desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung sesuai dengan potensi dan kondisi desa.
Apabila terjadi suatu Desa dihapus, kemudian digabungkan dengan desa yang lain (desa tetangga), bersama-sama membentuk suatu Desa yang baru dengan nama yang baru pula. Motif mengapa suatu Desa digabung dengan Desa lain, tidak begitu urgen selama itu tidak menurunkan efesiensi pemerintahan. Artinya bahwa penghapusan dan penggabungan Desa tidak di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sujektif tapi dilakukan atas dasar objektifitas fakta lapangan seperti kepadatan penduduk dan pelayanan, pengembangan Desa dan ekonomi desa atau perencanaan tata ruang wilayah pemerintah kabupaten umumnya.


Proses Pemilihan Kepala Desa Hingga Pemberhentiannya
·         Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala desa menurut PP No. 72 Tahun 2005
a.       Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.      Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintahan;
c.       Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
d.      Berusia paling rendah 25 Tahun;
e.       Bersedia di calonkan menjadi kepala desa;
f.       Penduduk desa setempat;
g.      Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
h.      Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekutan hukum tetap;
i.        Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan;
j.        Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota
  • Dalam pemilihan calon kepala harus adanya/dibentuk kepanitiaan.
a.       Anggota panitia tersebut dibentuk oleh BPD yang terdiri dari unsur-unsur :
3.      Unsur perangkat desa
4.      Pengurus Lembaga Kemasyarakatn
5.      Tokoh masyarakat
b.      Manfaat dari adanya panitia-panitia tersebut yaitu :
1.      Membantu BPD di dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan kepala desa;
2.      Membantu di dalam melakukan pemeriksaan identitas bakal calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
3.      Membantu di dalam pemungutan suara saat pemilihan kepala desa;
4.      Memberikan laporan yang jelas mengenai pelaksanan pemilihan kepala desa kepada BPD;
5.      Membantu di dalam menseleksi atau penjaringan bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan.



·         Pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih dapat dilakukan di desa di hadapan masyarakat.
Karena pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dilakukan di depan masyarakat agar didalam pemilihan tidak ada tindakan kecurangan, sehingga masyarakat bisa lebih percaya bahwa kepala desa telah terpilih murni dari kemenangan jumlah suara masyarakat.
Yang berhak melantik kepala desa adalah bupati atau walikota yang disampaikan oleh BPD malalui camat. Pelantikan paling lama 15 hari hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota. Pelantikan dilaksanakan di depan masyarakat, selanjutnya sebelum memangku jabatan kepala desa mengucapkan sumpah/janji jabatan.
Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Yang mendasari kepala desa diberhentikan dari masa jabatannya yaitu :
Menurut pasal 17 PP No. 72 Tahun 2005 menjelaskan kepala desa berhenti karena :
1.      Meninggal dunia
2.      Pemutusan sendiri
3.      Diberhentikan
Sementara itu kepala desa diberhentikan apabila :
a.       Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b.      Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut salama 6 bulan;
c.       Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
d.      Dinyatakan melanggar janji/ sumpah jabatan;
e.       Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
f.       Melanggar larangan bagi kepala desa. 





Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kedudukan BPD sejajar dengan pemerintahan desa maksudnya BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa, memiliki kedudukan sejajar dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pasal 34 PP No.72 Tahun 2005, BPD bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
a. Wewenang BPD
1.      membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2.      melaksanakan pengawasan terhadap pelakasanaan pereturan desa dan peraturan kepala desa.
3.      Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4.      Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5.      Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6.      Menyusun tata tertib BPD.
b.      Hak dan kewajiban anggota BPD
Anggota BPD mempunyai hak :
1.      Mengajukan rancangan peraturan desa
2.      Mengajukan pertanyaan
3.      Menyampaikan  usul dan pendapat
4.      Memilih dan dipilih
5.      Memperoleh tunjangan
Anggota BPD mempunyai kewajiban :
1.      Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
2.      Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan des.
3.      Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.      Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5.      Memproses pemilihan kepala desa
6.      Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7.      Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
8.      Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil karena didalam melakukan suatu     votting suara untuk membuat suatu keputusan tidak terjadi jumlah suara yang sama, sehingga teradapat pemenang dan yang kalah dan juga dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
Prosedur/ cara memilih ketua dan wakil ketua BPD  
Pimpinan BPD diplih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilakukan secara khusus. Untuk menentukan ketua dan wakil ketua diadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Masa jabatan BPD yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Yang berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan anggota BPD yaitu Bupati/walikota melalui keputusan Bupati/walikota.
5 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPD yaitu:
1.         Sebagai pelaksana proyek desa.
2.         Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
3.         Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
4.         Menyalahgunakan wewenang.
5.         Melanggar sumpah/janji jabatan dan peresmian anggota BPD sebagai mana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota.





Organisasi dan Hubungan Kerja Pemerintahan Desa



Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan  yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat
Sekretariat Desa merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa sebagai perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala  Desa sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

·         Hubungan kerja internal
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan perangkat desa, dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi, sedangkan perangkat desa melaksanakan keputusan dan memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa.
·         Hubungan kerja eksternal
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam menatapkan kebijakan bersama BPD dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD.
·         Pembagian tugas antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yaitu sebagai berikut :
1.      Kepala desa bertugas dalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi serta keteladanan, sedeangkan perangkat Desa melaksanakan keputusan serta memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa.
2.      Hubungan kerja kepala desa dengan  perangkat desa akan muncul dalam pelayanan seperti : pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian dan tata surat menyurat bagi sekretaris desa.
3.      Hubungan kerja dengan kepala dusun sebagai pembantu kepala desa mengenai unsur kewilayahan yang terfokus dalam bentuk pengoordinasian tugas-tugas Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan tugas perwakilan kepala desa di setiap dusun yang ada.  
Organisasi
adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada.Organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Ciri-ciri organisasi ialah:
1) terdiri daripada dua orang atau lebih,
2) ada kerjasama,
3) ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain,
4) ada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut para ahli :
James D. Mooney
Organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama
John D. Millet
Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama
Herbert. A. Simon
Organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang
Chester L. Barnard
Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi
Dwight Waldo
Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi
Luther Gulick
Organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan; dus dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Organisasi Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD

kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD

      Hubungan kerja kepala desa dengan Perangkat Desa
      * Kepala desa dan Perangkat Desa ialah pemerintah desa.
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan     wewenangnya.
* Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.
* Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
* Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KEWENANGAN DESA DAN WACANA
OTONOMI UNTUK DESA


Pasal 206 UU No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi  kewenangan desa mencakup :
a.       Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa
b.      Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
c.       Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
d.      Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan per-Uuan diserahkan kepada Desa.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pasal 7 kewenangan desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, mencakup :
a.       Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotiro, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut,yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

b.      Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan di bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketanagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komonikasi.

c.       Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Yang wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan berpedoman pada peraturan per UU-an. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

d.      Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan per UU-an diserahkan kepada desa.

Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang merupakan pengakuan, jadi otonomi desa secara pengakuan merupakan otonomi yang mandiri, sedangkan
Kewenangan atributif adalah kewenangan pembarian yang artinya otonomi desa diberikan kewenangan sesuai dengan kemampuan desa tersebut.

Wacana otonomi Desa antara lain :
Pada tingkat pemikiran teoretis, wacana otonomi desa sebenarnya dapat dicari pendasarannya, langsung atau tidak langsung, ke dalam rimba teori postmodernisme. Ketika dekonstruksi terhadap sejumlah wacana modernisme digalakkan oleh postmodernisme, maka sentralisasi, penyeragaman dan hirarki dalam pengelolaan sistem/unit kehidupan adalah sebagian dari wacana yang didekonstruksi tersebut, lalu muncul  desentralisasi, penghargaan terhadap keragaman, dan pengembangan jaringan horizontal sebagai wacana penggantinya. Homogenisasi struktural dan kultural, yang menempatkan struktur dan kultur masyarakat Barat sebagai tipe idealnya, diganti dengan gerakan multistruktural dan multikultural yang menghargai setiap realitas lokal/spesifik
1. Dalam pendekatan pembangunan, pemikiran ke arah otonomi desa, sebenarnya juga sudah bisa dilacak cikal-bakalnya, ketika berbagai pelajaran dari implementasi program/proyek pembangunan menunjukkan betapa signifikannya pengaruh lembaga/organisasi tingkat lokal bagi kesuksesan atau kegagalannya
2. Menunjuk pada unit lokal,  secara administratif  dan sosiogeografis, untuk konteks Indonesia, perhatian kita akan otomatis tertuju pada entitas desa. Desa adalah unit lokal yang paling signifikan, yang di dalamnya sejumlah lembaga/organisasi beroperasi dalam memenuhi berbagai tujuan/kebutuhan hidup rumah tangga warganya. Untuk konteks Indonesia, implementasi Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang   Pemerintahan Daerah,  telah  semakin  memperkuat  argumen  ke arah pemikiran otonomi desa.  Ketika UU No.22/1999  menempatkan unit administratif kabupaten  dan  kota  sebagai basis otonomi, timbul pertanyaan apakah dengan itu Lebih jauh tentang pengaruh implikatif pemiikiran postmodernisme terhadap manajemen pembangunan pada berbagai negara berkembang dapat dilihat pada, misalnya, Keith Gardner and David Lewis (1996), Anthropology, Development and the Postmodern Challenge, London: Pluto Press.
Kerangka konseptual dan berbagai kasus tentang peranan lembaga dan organisasi lokal dalam pembangunan dapat ditelusuri pada: Norman Uphoff, 1986, Local Institutional Development, Ithaca: Cornell University Press;  M. J. Esman dan N. Uphoff, 1984, Local Organization: Intermediaries in Rural Development, Ithaca:Cornell University Press; A. Krisna, N. Uphoff dan M.J. Esman, 1997 (Eds.), Reasons for Hope: Instructive Experiences in Rural Development, New Delhi:Vistaar Publications; Norman Uphoff, M.J.Esman dan A. Khrisna, 1998, Reasons for Succes: Learning from Instructive Experiences in Rural Development, West Hartford: Kumarian Press.
eksistensi desa akan otomatis mengalami kemajuan ke arah otonomi, atau justeru tetap akan tersubordinasi sebagaimana pada masa lalu? Implementasi otonomi daerah sekaligus menggulirkan pemikiran dan gerakan ke arah implementasi otonomi desa.Bahwa selama ini, di bawah payung teori modernisasi pengelolaan negara dan pelaksanaan pembangunan telah menempatkan desa sebagai unit yang tersubordinasi oleh struktur  di atasnya, telah tersadari oleh berbagai pihak  bahwa kondisi demikian tidak sesuai lagi dengan semangat zaman. Desa idealnya kembali memiliki otonomi di dalam mengatur dirinya. Tetapi, di balik kesadaran tentang perubahan semangat zaman tersebut, juga harus tersadari dari awal bahwa romantisme masa lalu tentang otonomi desa tidak sepenuhnya bisa dijadikan acuan. Otonomi desa yang perlu digagas dan diimplementasikan adalah otonomi desa yang sesuai dengan semangat zaman saat ini.
Untuk keperluan demikian, pergulatan konseptual dan pemahaman empirik, sebagai dasar bagi gerakan untuk perwujudan otonomi desa dimaksud, memang menjadi keniscayaan. Secara akademik-teoretis kita memerlukan penajaman konsep dan metode, secara emprik-realistik kita memerlukan pemahaman situasi berbagai kasus desa, untuk sampai pada sebuah gerakan otonomi desa, baik dalam advokasi perundangan dan kebijakan maupun dalam pemberdayaan masyarakat desa sendiri.